Serikat Tani Nelayan bersama ATR/BPN Konawe Komitmen Sasar Konflik Agraria

Serikat Tani Nelayan bersama ATR/BPN Konawe Komitmen Sasar Konflik Agraria

Lemahnya kelembagaan petani di Konawe disebut menjadi salah satu kendala tidak tersentuhnya persoalan konflik agraria yang sejak lama terjadi. Meskipun ada, fokus pemberdayaan hanya menyasar persoalan produktifitas pertanian, dan kurang berbasis pada pemenuhan hak-hak dan sumber daya petani.

Hal ini diungkapkan Kepala ATR/BPN Konawe saat disambangi Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe di Ruang Kerjanya kemarin (04/05). Menurutnya, Kesadaran petani untuk berlembaga akan sangat membantu proses penyelesaian berbagai persoalan petani terlebih menyangkut pengaduan atas konflik yang dialami. Disamping karena memiliki ruang dialogis dan sumber pengetahuan, secara internal kelembagaan petani dapat pula memudahkan proses kerja karena prinsip kolektifitas dapat dijalankan seluruh anggota dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

“Yang jadi masalah itu individu petani mau mengadu kemana, kami bersyukur ada serikat petani seperti ini yang fokus dipersoalan agraria, kedepan semua persoalan agraria akan kita dudukkan bersama-sama” tukas Muh. Rahman, Kepala ATR/BPN Konawe kepada media ini disela-sela diskusi bersama Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe.

Sebagaimana rilisan terdahulu dari Jurnal Suara Pinggiran sejak tahun 2013 hingga 2017, konflik agraria memang telah lama terjadi di Konawe terutama antara warga dengan pihak korporasi perusahaan kelapa sawit yang juga melibatkan pihak pemerintah setempat.

Atas dasar ini, Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe mempertanyakan kebijakan bagi-bagi sertifikat tanah dalam program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang digelontorkan pemerintah belakangan ini. Pasalnya, redistribusi lahan sesuai agenda Reforma Agraria pemerintah dalam bentuk sertifikasi tersebut belum menyentuh persoalan penyelesaian konflik lahan petani dengan pihak korporasi.

“substansi Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria adalah untuk menyeimbangkan kepemilikan hak atas tanah dan mensejahterakan masyarakat khususnya petani, namun implementasinya masih kurang optimal karena pola reforma agraria yang dimaksud lebih mengedepankan legalisasi kepemilikan hak atas tanah yaitu sertifikasi tanah, bukan malah mengatasi ketimpangan dengan membantu masyarakat petani mendapatkan kembali hak atas tanah mereka yang telah sekian lama berkonflik dengan pihak perusahaan” terang Jumran,S.IP, Ketua Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe kepada media ini.

Menurutnya, mekanisme penyelesaian konflik tidak dijelaskan dalam Perpres tersebut. Namun justru hanya melimpahkannya kepada kementerian ATR/KBPN untuk kembali menggunakan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dimaksud itu dilakukan berdasarkan inisiatif Menteri dan laporan pengaduan dari masyarakat.

“Jadi, belum lagi soal ada tidaknya political will pemerintah atau soal ada tidaknya sosialisasi dari perpres dan permen tersebut kepada masyarakat, konflik agraria semakin mengalami pengaburan ketika sumber daya kelembagaan petani tidak mendapat dukungan dan tidak memadai untuk melakukan pengaduan terkait lahan mereka yang mengalami konflik” terangnya lagi.

Selain itu, lanjutnya, disamping secara teknis terdapat Ketidavalitan data pertanahan dan peta identifikasi konflik dari Badan Pertanahan, agenda Reforma Agraria hanya menjadi prosedural ketika pelibatan serikat petani, serikat nelayan, serikat buruh, organisasi atau kelompok lain dalam kelembagaan refroma agraria, hanya berhenti ditahap usulan dan masukan saja.(*nwr)

Bagikan :

Jurnalis SUPI

Pangga Rahmad, Pimpinan Redaksi Suarapinggiran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *