Salurkan Aspirasi, PRIMA Konawe Sampaikan Urgensi Lahirnya Perda Perlindungan untuk Petani

Salurkan Aspirasi, PRIMA Konawe Sampaikan Urgensi Lahirnya Perda Perlindungan untuk Petani

Melaksanakan amanat konstitusi partai politik, Dewan Pimpinan Partai Rakyat Adil Makmur (DPK PRIMA) Kabupaten Konawe hari ini melakukan Kunjungan Kerja dan berdiskusi dengan Kabag Hukum Pemda Konawe untuk menyampaikan aspirasi masyarakat petani agar dapat diusulkan menjadi produk hukum daerah. (19/07/2022)

Sebagaimana diketahui, dalam pasal 11 undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Konstitusi telah mengamanatkan fungsi partai sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Karenanya, mengikuti mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Partai yang dikenal dengan tagline Partainya Rakyat Biasa ini telah sejak awal menghimpun aspirasi petani dan berinisiatif menyampaikan urgensi lahirnya peraturan daerah yang mampu mewakili kepentingan perjuangan hak asasi petani di kabupaten Konawe.

“Partisipasi masyarakat dalam hal ini telah diatur dalam pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perorangan dan/atau kelompok memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses pembentukan Perundangan-undangan” ujar Jumran, S.IP, ketua DPK PRIMA Konawe kepada media ini.

Sebelumnya, dipenghujung tahun 2021 tepatnya 28 Desember, Partai PRIMA Konawe bersama sejumlah organisasi petani, pemuda, partai politik, Lembaga Bantuan Hukum dan akademisi telah membentuk Forum Petani yang mengusung gagasan perlindungan terhadap petani di Konawe. Pendekatan Hak Asasi Petani menjadi isu sentralnya.

Selaku Pihak yang juga mengetuai Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe ini, Jumran juga menyampaikan latar belakang gagasan untuk mendorong aspirasi petani menjadi peraturan daerah ini adalah setelah di tahun 2020 lalu pihaknya bersama sejumlah kelompok tani telah mendeklarasikan Hak Asasi Petani di Konawe secara resmi dan terbuka.

“Jadi hal ini merupakan tindak lanjut atas upaya kami beberapa tahun lalu dalam memperjuangkan hak-hak asasi petani di kabupaten Konawe. Artinya dipandang penting menurut kami deklarasi hak asasi petani itu dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah yang lebih berpihak dan relevan dengan kondisi obyektif hak-hak petani hingga saat ini” tukasnya lagi.

Terlebih lagi menurutnya, hal tersebut menjadi urgen setelah diketahui bahwa Pemda Konawe sendiri ternyata belum memiliki Perda Perlindungan Petani, belum termasuk perda Perlindungan lahan pertanian. Walhasil, Stakeholder yang ada dinilai kurang memiliki political Will atau kehendak politik terhadap kepentingan petani di Kabupaten yang notabene sering disebut sebagai Daerah Lumbung pangan ini.

Padahal, jika meninjau secara umum fungsi peraturan daerah, dengan jelas disebutkan bahwa perda merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan daerah. Selain itu, Perda juga adalah seperangkat peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi untuk kemudian dijadikan alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan peberdayaan petani mestinya jadi dasar para pemangku kebijakan di daerah ini untuk membuat peraturan pelaksanaanya berupa perda. Lantas bagaimana kita berbicara soal kesejahteraan petani misalnya, jika alatnya saja tidak ada. Fakta ini menegaskan bahwa political Will Pemda dan DPRD sangat kurang” tegasnya.

Lebih jauh, menurut Mantan aktivis PRD ini, PRIMA sebagai partai dengan poros politik baru, berharap partai tidak saja menjadi wadah elektoral kepemiluan, tetapi juga benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat biasa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan seluruh rakyat dengan meningkatkan partisipasi politik dalam rangka penyelenggaraan politik dan pemerintahan yang ada, sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang dimaksud.

“PRIMA ini adalah alat perjuangan rakyat, alat perjuangan petani dan rakyat biasa lainnya, jadi sebagai partai politik kami tidak hanya melulu menjadi sebatas instrumen elektoral saja yang berfungsi hanya ketika jelang pemilu” tegasnya.(*)

Bagikan :

Jurnalis SUPI

Pangga Rahmad, Pimpinan Redaksi Suarapinggiran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.