“Penguasa Lahan” dan Pemiskinan

“Penguasa Lahan” dan Pemiskinan

Pembangunan, Relasinya terhadap Reproduksi Kemiskinan

Ditengah dunia yang beradab, melimpah hasil buminya, maju ilmu pengetahuannya, kemajuan teknologinya sangat tinggi, sangatlah disayangkan ketika masih ada rakyat yang justru harus menahan lapar, mengais sampah demi sesuap nasi, atau bahkan mati kelaparan. Sedangkan yang lain bisa berbondong-bondong untuk duduk dibangku sekolah maupun perguruan tinggi, mengakses kesehatan, mendatangi mall-mall untuk berbelanja, rekreasi dan sebagainya.

Inilah jurang yang menganga antara kedua kelas sosial. Saat terjadi pembangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi nan megah namun terjadi ketimpangan didalamnya. Banyak manusia yang harus tersingkir dari lahannya, pengklaiman terhadap tanah sebagai hak milik individu pun merajalela.

Indonesia dikenal sebagai Negara dengan Sumber Daya Alam yang melimpah,tetapi mengapa manusianya mayoritas miskin? Mungkin karena disebrang jalan yang lain akumulasi kapitalis terus memperdalam jangkaunnya dan memperluas ruangnya. Akumulasi kapitalis terus memproduksi kemiskinan, ketidaksetaraan, kehancuran ekologis dan tergerusnya sumbeokrdaya bersama. Daya dorong ekspansi ekonomi juga diperkuat oleh kekuatan ekstra ekonomi lainnya yang terus menjadi bagian yang mengukuhkan, memapankan dominasi dan eksploitasi.

Kondisi ini diperparah dengan absennya partai politik. Partai politik yang dapat menghentikan kesemua hal itu, sebuah kerangka politik yang dapat menghentikan berbagai problem rakyat, mulai dari kerusakan sosial-ekonomi bahkan politik itu sendiri. Sebuah partai politik yang dapat menghadirkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat.

Fakta-fakta diatas menunjukan kepada kita bahwa sesungguhnya terdapat sebuah kontradiksi yang sangat mendasar dalam masyarakat kita saat ini. Sangat mencengangkan, ditengah kesejahteraan, kemakmuran dan kekayaan terdapat reproduksi kemiskinan serta kesengsaraan.

Pertumbuhan dan pembangunan tidak selalu menuju pada kesetaraan bahkan pertumbuhan dan pembangunan (ekonomi) sebenarnya merupakan jalan yang mengantarkan rakyat pada kemunduran dan ketertinggalan.

Peristiwa-peristiwa pemiskinan sudah kerap terjadi meskipun berbeda-beda wujudnya. Mungkin banyak elemen-elemen masyarakat yang tahu bagaimana cara mengatasinya karena terdapat cukup sumberdaya material untuk memperbaiki taraf hidup jutaan bahkan milyaran orang tetapi ada satu hal yang menjadi penghambat untuk bekerja dalam solusi kongkret itu yaitu keberadaan struktur hak kepemilikan. Dasar hak kepemilikan tersebut adalah relasi kuasa.

Kemiskinan tumbuh subur ditengah kesejahteraan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tumbuh dan berkembang bersama, maka tidak menutup kemungkinan jika kemiskinan merupakan hasil dari upaya pembentukan kesejahteraan atau kekayaan.

Dalam proses pembangunan, konflik adalah hal yang tak bisa dielakkan. Perampasan tanah dan penggusuran adalah wujud real dari adanya konflik.

Proses dimana lahan umum yang biasa diakses oleh setiap orang diambil kepemilikannya oleh para kapitalis sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tanah tersebut kecuali mereka bekerja untuk mendapatkan upah dilahan tersebut biasa disebut enclosure tanah umum.

Sedangkan pengklaiman bahwa tanah yang ditempati oleh rakyat kecil merupakan kekuasaan pemilik modal, milik segelintir orang yang dengan semena-mena dapat menggunakannya untuk kepentingan pribadinya biasa disebut enclosure tanah pribadi.

Masalah masyarakat hari ini semakin kompleks, yang tertulis disini hanya sedikit bagian dari sekian banyaknya masalah kerakyatan. Menjadi pertanyaan, bagaimana merubah kondisi tersebut? Cukupkah dengan tindakan individu tanpa menggabungkan diri ditengah massa?

Permasalahan sosial hanya dapat di bendung dengan aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh massa bukan individu, inisiatif individu sangat berperan penting namun yang menentukan perubahan itu sendiri adalah massa bukahn individu seorang. Bukan sosok heroik elitis yang hadir ditengah problem masyarakat untuk kmenyelesaikan problem tersebut dengan kekuatan diri sendiri.

Melainkan massa yang berkehendak mengubah sistem dan berupaya membangun partai politik dari kelasnya sendiri.  Partai politik yang berpihak pada kepentingan rakyat dimana partai politik menjadi ladang aspirasi dan partisipasi kehendak rakyat. Bukan partai politik berwatak borjuis  yang tidak konsisten memperjuangkan “nasib” rakyat apalagi “nempel” pada partai milik borjuis!.(*)

Penulis : Erniyati, Aktivis Perempuan dan Pemerhati Sosial (Sulteng)

Bagikan :

Jurnalis SUPI

Pangga Rahmad, Pimpinan Redaksi Suarapinggiran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *